Ada sebuah fragmen memori masa kecil yang tak terlupakan ketika saya tinggal di Jambi. Suatu siang pada 2009, rombongan turis Belanda yang lanjut usia menyambangi daerah kediaman saya di Komplek Pertamina, kelurahan Kenali Asam Atas. Sebuah pemandangan ganjil karena komplek ini jauh dari pusat kota dan bukan objek wisata.
Seorang turis perempuan meminta izin untuk melihat rumah saya. Darinya, saya tahu bahwa turis-turis ini sedang mengenang rumah masa kecil mereka. Sesekali, ia memotret sekeliling dan kehabisan kata-kata, tenggelam dalam ingatannya. Saya cemburu dan sedih mengetahui ada orang asing yang berbagi ruang ingatan dengan saya.
Saya mengenal gaya bangunannya khas Eropa di komplek ini. Tapi tidak ada yang pernah bercerita bahwa dulu tempat ini adalah pemukiman orang Belanda.
Apa yang dilakukan orang-orang Belanda di sana dulu? Saya curiga, sepertinya serupa dengan alasan orang tua saya yang berumah dinas di sana sebagai dokter Pertamina: minyak bumi.
Kecurigaan itu ternyata benar. Saya membaca sebuah penelitian mengenai sejarah perminyakan pada masa Kesultanan Jambi. Penelitian ditulis oleh sejarawan Belanda, Elsbeth Locher-Scholten (1994).
Eksplorasi minyak di Jambi adalah salah satu bukti terlibatnya Belanda dalam proyek ekspansi wilayah imperiumnya di penghujung abad ke-19, atau juga dikenal sebagai imperialisme modern. Upaya Belanda mengeruk minyak di sana, seperti yang ditulis Scholte, terhambat penolakan rakyat Jambi.
Scholten mengingatkan pembacanya untuk berhati-hati. Arsip kolonial Belanda yang ia gunakan sebagai sumber dapat menjembak ke dalam penelaahan khas kolonial. Sumber-sumber kolonial cenderung menampilkan bumiputera sebagai biang masalah.
Scholten juga menceritakan bagaimana rakyat Jambi justru pernah mendapat pembelaan dari orang-orang Belanda di parlemen Den Haag.
Kesultanan Jambi dan Pemerintah Hindia Belanda
Pada abad ke-17, Kesultanan Jambi berkembang di pinggir sungai Batanghari. Pemerintahannya memiliki struktur khas kerajaan Melayu. Kerajaan ini juga bercorak Jawa karena pengaruh Majapahit yang sempat menduduki Jambi.
Layaknya wilayah lain di kawasan Nusantara, Kesultanan Jambi pernah disambangi Kongsi Dagang Belanda, VOC pada abad ke-17. Sultan Jambi bergelimang harta berkat mulusnya kerjasama monopoli perdagangan dengan VOC.
Akan tetapi, konflik yang kerap terjadi serta keuntungan yang tidak seberapa membuat VOC memutuskan kerja sama dengan Kesultanan Jambi. Bak bukit jadi paya, kesultanan ini terseok dalam kebangkrutan menahun.
Setelah VOC mengalami masalah keuangan, korup, dan dibubarkan, hubungan dengan Kesultanan Jambi dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1819.
Belanda menawarkan bantuan dalam segi keamanan dan finansial. Pemerintah Kolonial kelak berharap Kesultanan Jambi bersedia menyerahkan kekuasaannya secara sukarela.
Harapan itu terwujud pada Desember 1834, ketika pemerintah Hindia Belanda berada di bawah Gubernur Jendral Van den Bosch. Kedua belah pihak menandatangani kontrak bertajuk “Soerat Perdjandjian dan Sahabat Bersahabat”. Perjanjian ini memberikan Belanda kedaulatan pada beberapa daerah di Jambi dan perbaikan ekonomi bagi daerah tersebut.
Sultan Thaha dan Politik Menghindar
Pada tahun 1855, Kesultanan Jambi mengangkat seorang sultan baru bernama Thaha Syaifuddin. Berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya; Thaha bisa membaca, menulis, tegas, dan visioner.
Pemerintah kolonial yang memiliki hubungan baik dengan sultan pendahulunya tertohok begitu mendapati surat tentang penobatannya yang ditulis langsung oleh Thaha.
Belanda tidak pernah diundang. Ini membuat pemerintah kolonial curiga. Lalu pihak Belanda meminta Thaha menandatangani perjanjian 1834 dengan beberapa amandemen untuk memastikan kesetiaannya.
Perjanjian 1834 memiliki perbedaan penerjemahan khususnya mengenai pasal kedaulatan Belanda atas Jambi dan urusan luar negeri Kesultanan Jambi. Thaha kukuh mengacu pada perjanjian dalam teks Melayu dan menolak teks Belanda yang jelas memihak pemerintah kolonial.
Konflik pun memanas dan berujung pada operasi militer. Thaha dipaksa untuk turun dari takhtanya pada tahun 1858. Namun, Ia tidak mau menyerah dan bersumpah di bawah Quran. Tidak mau bertemu dengan perwakilan Belanda lagi.
Ketika masa pemerintahannya tuntas, Thaha tetap memiliki pengaruh kuat di kalangan elit pemerintahan. Kekuatan politik ini jadi masalah bagi Belanda, khususnya dalam proyek eksplorasi minyak di Jambi.
Upaya Ekstraksi Minyak di Jambi
Tiga dekade kemudian, pada 1890 Belanda dikompori oleh imperium Eropa, dan Amerika Serikat mengenai peluasan daerah jajahan. Periode ini disebut imperialisme modern.
Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari sebuah imperium terlibat proyek imperialisme versi baru ini: 1) Faktor ekonomi, 2) Politik Internasional, dan 3) Kondisi sosial politik dalam negeri yang tidak seimbang.
Belanda agak telat memasuki kompetisi tersebut. Mereka merasa belum memiliki kepentingan untuk terlibat. Namun, saat Perang Aceh berkecamuk, kas Belanda yang dipakai untuk membangun rel kereta api terkuras.
Pemerintah kolonial pun melirik Jambi. Minat itu dipengaruhi oleh Koninklijke, perusahaan eksplorasi minyak Hindia Belanda yang menemukan potensi minyak di sana.
Penemuan itu membuat pemerintah Belanda yakin minyak Jambi dapat menambah pemasukan kas negara. Ditambah, kebutuhan pasar Eropa akan minyak lampu meroket saat itu.
Untuk mendapatkan minyak itu, Belanda harus memperkuat kontrol atas Jambi. Namun kebijakan kerja yang diberlakukan pemerintah Kerajaan Belanda mempersulit pemerintah kolonial.
Kebijakan itu mendikte pemerintah kolonial untuk selalu mengupayakan negosiasi, tidak ikut campur urusan internal pemerintah lokal, dan menghindari konflik bersenjata.
Izin eksplorasi dari perusahaan swasta Belanda pun berdatangan. Semuanya ditolak pemerintah kolonial. Pertama-tama, mereka ingin memastikan keamanan daerah Jambi. Jangan sampai bisnis perminyakan diganggu oleh orang lokal.
Akhirnya, Residen Palembang, Henri Juled Monod de Froideville diutus untuk mengurus perjanjian tambahan terkait jaminan keamanan tersebut dengan Kesultanan Jambi yang sedang dipimpin Sultan Zainuddin, kakak tiri Thaha.
Keputusan tetap ada di tangan Thaha. Semuanya hampir terlalu mudah bagi Monod ketika seorang agen politik Belanda mengabarkan bahwa Thaha tidak keberatan.
Rupanya Monod dikerjai. Perjalanan panjang dari Palembang sia-sia karena utusan Thaha yang tanda tangannya dibutuhkan Monod mendadak tidak bisa hadir. Takut cacar katanya.
Monod yang merasa dihina langsung mengadu ke Batavia. Sebuah tawaran baru dibuat, Thaha diperbolehkan naik takhta kembali dan ditawari ribuan gulden dengan syarat memberikan kekuasaan atas Jambi sepenuhnya pada Belanda. Janji temu dibuat lagi.
Rumor beredar tentang nasib perjanjian ini. Katanya orang-orang yang dicari Monod tidak akan datang. Ada yang sakit, ada pula yang sengaja minum obat laksatif supaya sakit. Kabarnya, Thaha juga akan membunuh siapa pun yang mencari minyak di Jambi.
Di hari yang telah ditentukan, Sultan Zainuddin lah yang menemui Monod. Ia terlambat dua jam. Sang Sultan hanya mengatakan bahwa ia mengundurkan diri karena terlalu tua. Tidak ada perjanjian atau pun kejelasan siapa yang bertanggung jawab.
Monod naik pitam karena dihina dua kali. Ia menulis dalam laporannya bahwa rakyat Jambi dipimpin oleh para “penghisap darah dari rawa-rawa”, “vampir”, dan “parasit”.
Snouck Hurgronje pun terpaksa dilibatkan. Ia adalah akademisi orientalis Belanda yang tersohor karena sarannya berhasil mengendalikan Perang Aceh.
Snouck Hurgronje mengidentifikasi masalah di Jambi: 1) Pemerintah kolonial yang tetap membiarkan Thaha berkuasa dan 2) Kebijakan kerja sama yang tak lebih dari sebuah paradoks dari tujuan peluasan kekuasaan Belanda, terlebih dengan politik menghindar Thaha.
Hurgronje menyarankan untuk melupakan kebijakan kerja sama dan mempercepat tanda tangan perjanjian untuk menunjukkan kekuasaan Batavia, serta mobilisasi militer di Jambi. Tanpa basa-basi, Batavia melaksanakan saran itu.
Perdebatan Tentang Jambi di Parlemen Den Haag
Tindakan impromptu pemerintah Kolonial di Jambi yang dilakukan tanpa konsultasi ke pemerintah pusat di Den Haag itu adalah bentuk imperialisme wilayah—ciri lain dari imperialisme modern. Den Haag mendukung apa pun yang dilakukan Batavia dalam memperluas wilayah jajahan.
Seluruh peristiwa di Jambi dilaporkan ke Ratu Wilhelmina. Anggaran untuk eksplorasi minyak Jambi pun ditambah. Namun, bersamaan dengan laporan-laporan ini, anggota parlemen mengkritik kesiapan ekspedisi dan adanya operasi militer karena tidak ada ancaman internasional di Jambi.
Perdebatan terjadi antara Van Wijck, Menteri Tanah Jajahan, dengan Van Kol, pakar bidang kolonialisme dari Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda, dan Idenburg, anggota parlemen—yang kelak diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Van Wijck, merespon anggota parlemen yang ragu dan membenarkan tindakan pemerintah Hindia Belanda. Menurutnya, penempatan militer itu bagian dari upaya menegakkan moral. Sesuatu yang harus dilakukan seorang Kristen yang baik.
Belanda sedang menyelamatkan masyarakat bumiputera dari pemerintah yang “kejam”, “tidak transparan”, dan “tidak kooperatif”. Lucunya, ia tidak menjelaskan bahwa perilaku itu merupakan sikap Kesultanan Jambi yang berusaha mempertahankan tanahnya.
Simpati terhadap perlawanan rakyat Jambi ditunjukkan oleh Van Kol. Ia adalah orang yang kerap mengkritik tindak tanduk imperialisme Belanda.
Pertama-tama, ia memuji alasan Van Wijck yang sudah “sangat jujur” dalam menjelaskan alasan ekspedisi di Jambi. Van Kol memulai pidatonya dengan sejarah Jambi, mengingat tidak banyak anggota parlemen yang mengetahuinya.
Ia menyalahkan pemerintah kolonial yang tidak becus, terutama soal cacatnya perjanjian 1834. Menurutnya, yang dilakukan Thaha itu benar. Thaha memiliki hak untuk melawan meskipun secara personal ia menjuluki Thaha sebagai “Melayu Congkak”.
Dengan tegas, Van Kol memperingatkan pemerintah Belanda untuk berhati-hati dengan sikap “imperialis” dan “motif kapitalistik” pemerintah kolonial belakangan ini. Van Kol dapat melihat dengan jelas bagaimana “spekulator” dan “orang penting Belanda” ingin Jambi segera dianeksasi demi kepentingan mereka.
Meskipun argumen ini bias kolonial, hal yang disampaikan Van Kol sangat menarik. Saya teringat penelitian yang dilakukan Priyamvada Gopal, dosen Sastra Inggris University of Cambridge tentang perlawanan kolonialisme di pusat imperium Inggris.
Van Kol mirip dengan John Bruce Norton, kritikus kolonialisme Inggris, yang berpidato serupa saat membahas masalah pemberontakan Sepoy Mutiny di India (1865). Layaknya Norton, kritik Van Kol terhadap pemerintah kolonial patut disorot sebagai rekonstruksi radikal dalam hubungan penjajah dan terjajah yang mengutamakan kesetaraan. Sikap Van Kol yang demikian juga tercermin saat ia mengupayakan beasiswa untuk Kartini di depan parlemen yang sama.
Argumen Van Kol tentu tidak diterima dengan baik. Idenburg menantang Van Kol untuk mendefinisikan apa arti “imperialisme” yang dituduhkan sosialis Belanda terhadap pemerintah kolonial. Ia membeo Van Wijck…
“Jika yang dimaksud imperialisme adalah Belanda yang haus akan uang dan kekuasaan sampai melakukan pertumpahan darah, maka itu tidak betul. Misi Belanda dari awal adalah menegakkan moral di seluruh tanah koloni. Jika pemerintah lokal menghambat misi ini hingga terpaksa melibatkan Belanda dalam konflik, dan jika itu yang disebut dengan imperialisme, maka saya tak ada masalah dengan “imperialisme”,” kata Idenburg.
Pidato Van Wijck dan Idenburg tadi tidak lebih dari bualan “kolonialisme baik”.
Akhir Drama Minyak Jambi
Upaya membuat Jambi tunduk pada pemerintahan kolonial tidak berjalan mulus, termasuk perihal ekstraksi minyak. Penolakan dan pemberontakan rakyat Jambi terus terjadi di sepanjang awal abad 20. Tapi, kemenangan berpihak pada Belanda.
Eksplorasi minyak yang tertunda sejak akhir 1899 akhirnya terwujud pada 1922-1923. Dutch East Indies Petroleum Company (NIAM) mengurus semuanya. Pengeboran minyak dimulai di Bajubang dan Tempino, lalu disatukan di Kenali Asam Atas pada tahun 1930. Di sana, mereka membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan keluarga Belanda mulai dari gereja hingga bioskop.
Tiga daerah itu disebut-sebut sebagai penghasil minyak dengan kualitas terbaik se-Hindia Belanda dan secara signifikan menyumbang 14% dari total produksi minyak di tanah koloni di tahun 1939.
Rumah masa kecil saya di Kenali Asam Atas sepertinya dibangun pada tahun 1943 atau lebih awal. Saya dan turis-turis Belanda tadi besar di tempat yang menjadi saksi bisu imperialisme modern Belanda dan perlawanan rakyat Jambi terhadapnya.
Discussion about this post